anggota ombudsman ri petrus b paduli menyatakan, penyelenggara negara serta pemerintahan berkewajiban memberikan pelayanan pasling baik dan berkwalitas terhadap masyarakat.
hal ini telah diamanatkan di uu nomor 25 tahun 2009 mengenai pelayanan umum. hakekatnya adalah kewajiban penyelenggara negara serta pemerintahan beri layanan paling pas bagi masyaakat. amanat yang lain, warga berhak memperoleh layanan berkwalitas daripada penyelenggaran negara, katanya, selama manado, kamis.
dia menyatakan, ombudsman dijadikan pengawas layanan umum amat menyebabkan supaya penyelenggara negara dan pemerintahan tergolong di pemprov sulawesi utara serta kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan yang berkwalitas terhadap warga.
menurut dia, berkaitan dengan pemberikan pelayanan dan menarik dan berkwalitas harus mempunyai standar pelayaan yang dapat mendorong penduduk mempunyai kepastian, indikator ini serta ingin menjadi alat ukur kepada ombudsman supaya mengerjakan pengawasan atau penilaian.
Informasi Lainnya:
dia menambahkan, banyak empat komponen ataupun zat yang harus dilaksanakan penyelenggara negara serta pemerintahan ketika masyarakat meminta layanan, pada antaranya prosedur, persyaratan, uang, juga kapan pelayanan diselesaikan.
masyarakat ingin tahu perihal hal ini agar memperoleh kepastian pelayanan. sebab tersebut mengenai keuntungan ini mesti dikemas juga dipublikasikan terhadap masyarakat, harapnya.
dia menyampaikan, pemerintah sementara menggodok pengelolaan pengaduan dijadikan amanat undang-undang dan di waktu gampat ditempuh hendak dikeluarkan, karena tersebut standar pelayanan adalah penting juga mesti dimulai dengan menyusun desain standar pelayanan, publikasi serta informasikan terhadap penduduk.
dia dan mengingatkan, manakala lalai menyelesaikan standar pelayanan dan disusun serta dipublikasikan ingin terkena yang dituntut ganti rugi.
sementara disusun aturan perihal mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi atas kesalahan ataupun kegagalan layanan publik, katanya.
ombudsman datang ke manado bersama melalui komisi pemberantasan korupsi serta kemenpan-rb terkait melalui pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.