anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menyatakan sistem politik dinasti mesti dibatasi, sebab berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, keberadaan politik dinasti, contohnya berbagai kepala daerah merupakan Salah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik yang kebanyakan disediakan publik, ujar arwani thomafi selama jakarta, kamis.
arwani menungkapkan, tak dapat dipungkiri jika darah politik mengalir pada suatu keluarga, tapi hal itu tetap usah dibatasi untuk memberi kesempatan publik lain menduduki posisi politik itu.
misalnya calon pertahana tak boleh mencalonkan keluarganya di Satu kurun waktu setelahnya, kami tak hendak hak yg dipunya kebanyakan umum tersebut tersandra dengan hak dinasti tersebut, papar arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti serta berpotensi mempersempit partisipasi umum melalui membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih daripada Satu jenis, tidak cuma politik, tapi mampu merambah ke bidang ekonomi.
untuk itu, lanjut arwani, biarpun darah politik tidak mampu dihalangi, tapi dengan filter tersebut, publik baru mempunyai kesempatan membangun demokratisasi di sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut mesti diatur melalui bagus, untuk tidak terjadi penyanderaan hak politik umum, papar arwani.